Program Pengungkapan Sukarela atau disingkat PPS merupakan Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untu melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum serta kemanfaatan.
Program Pengungkapan Sukarela memiliki 2 kebijakan yang berlaku dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022.
Program Pengungkapan Sukarela memiliki 2 kebijakan yang berlaku dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022.
Kebijakan I | Kebijakan II |
| Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak | Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 |
| Peserta WP OP dan Badan peserta TA | Peserta WP OP |
| Basis Pengungkapan Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA | Basis Pengungkapan Harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 |
Tarif
| Tarif
|
| Manfaat PPS | |
| Tidak dikenai sanksi Ps.18(3) UU TA | Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap (PPh OP, PPh Pot/Put, dan PPN, kecuali pajak yang telah dipotong/dipungut tetapi tidak disetorkan) |
| Perlindungan data Data/Informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP | Perlindungan data Data/Informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP |
