RPTKA, Syarat Utama TKA Bekerja Di Indonesia

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi RI, masa berlaku RPTKA adalah 1 (satu) tahun kecuali jabatan-jabatan yang ada di dalam Akta Pendirian yaitu 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bahwa pengajuan permohonan pengesahan RPTKA dilakukan secara online dengan melalui beberapa tahapan, antara:

• Pendaftaran Pemberi Kerja TKA untuk membuat akun TKA Online;


• Pengisian aplikasi data dan mengunggah dokumen persyaratan Pengesahan RPTKA;


• Penilaian kelayakan permohonan Pengesahan RPTKA;


• Pengisian aplikasi data calon TKA dan mengunggah dokumen persyaratan calon TKA;


• Penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA; dan


• Penerbitan Pengesahan RPTKA.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2018 mengatur beberapa jenis RPTKA yaitu RPTKA biasa; RPTKA pekerjaan bersifat sementara (paling lama 6 bulan); dan RPTKA bersifat darurat dan mendesak. Saat ini melalui PP No. 34 Tahun 2021 pada Pasal 17 mengenalkan konsep baru yaitu:

1. Pekerjaan bersifat sementara paling lama 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang;


2. Pekerjaan lebih dari 6 bulan, paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang; non Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP-TKA), paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang;


3. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang; dan


4. Untuk jabatan Direksi atau Komisaris, diberikan sekali dan dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi Direksi atau Komisaris.

Berdasarkan Pasal 19 PP No. 34 Tahun 2021 mengatur pengecualian pengesahan RPTKA. Pengecualian itu berlaku untuk direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham; pegawai diplomatik dan konsuler; dan TKA yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Salah satu perubahan yang terdapat dalam PP No. 34 tahun 2021 yaitu menghapuskan ketentuan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Dalam aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) dan IMTA merupakan dokumen inti dalam perizinan penggunaan TKA. Penyederhanaan penggunaan TKA itu semakin dipertegas melalui terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 34 Tahun 2021 ini. Pengurusan izin secara daring melalui TKA online dan OSS semakin memudahkan perusahaan yang ingin menggunakan TKA.

Dokumen persyaratan permohonan Pengesahan RPTKA telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No 34 Tahun 2021 yaitu untuk akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang dikecualikan bagi Pemberi Kerja TKA, yaitu:

• Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia; dan


• Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia.

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengenai Dokumen persyaratan permohonan Pengesahan RPTKA untuk perjanjian kerja paling sedikit, antara lain:
a. Nama, alamat, dan jenis usaha Pemberi Kerja TKA;
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat TKA;
c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
d. Tempat pekerjaan;
e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. Syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Pemberi Kerja TKA dan TKA;
g. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 40 Tahun 2012 ada 19 Jenis jabatan yang tidak boleh diisi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA), berikut daftarnya:

No	NAMA JABATAN
	INDONESIA	KODE ISCO	ENGLISH
1	Direktur Personalia	1210	Personnel Director
2	Manajer Hubungan Industrial	1232	Industrial Relation Manager
3	Manajer Personalia	1232	Human Resource Manager
4	Supervisor Pengembangan Personalia	1232	Personnel Development Supervisor
5	Supervisor Perekrutan Personalia	1232	Personnel Recruitment Supervisor
6	Supervisor Penempatan Personalia	1232	Personnel Placement Supervisor
7	Supervisor Pembinaan Karir Pegawai	1232	Employee Career Development Supervisor
8	Penata Usaha Personalia	4190	Personnel Declare Administrator
9	Kepala Eksekutif Kantor	1210	Chief Executive Officer
10	Ahli Pengembangan Personalia dan Karir	2412	Personnel and Careers Specialist
11	Spesialis Personalia	2412	Personnel Specialist
12	Penasehat Karir	2412	Career Advisor
13	Penasehat Tenaga Kerja	2412	Job Advisor
14	Pembimbing dan Konseling Jabatan	2412	Job Advisor and Counseling
15	Perantara Tenaga Kerja	2412	Employee Mediator
16	Pengadministrasi Pelatihan Pegawai	4190	Job Training Administrator
17	Pewawancara Pegawai	2412	Job Interviewer
18	Analis Jabatan	2412	Job Analyst
19	Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai	2412	Occupational Safety Specialist

*ISCO adalah International Standard Classification of Occupation

 

Permohonan pengajuan RPTKA memang cukup menyulitkan apabila tidak adanya pengalaman dalam mengurusnya. Apabila rekan-rekan terutama dari perusahaan PMA yang membutuhkan tenaga kerja asing dan menginginkan bantuan untuk pengurusan RPTKA hingga selesai, silahkan dapat menghubungi contact Client Relation kami di admin@anclegalbusiness.com.

 

---

Source:
1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Author:
Setyami Wanudya
Sarah Caroline A.
Dwi Setya Adiningrat